Selasa | 11 Desember 2018 06:07:46 WIB
INTERNASIONAL
Bakamla RI Terima Kunjungan Kerja Sekretariat Keamanan Nasional Jepang
RAKYATNASIONAL.COM,- Bakamla RI Terima Kunjungan Kerja Sekretariat Keamanan Nasional Jepang
Jakarta, 10 Desember 2018 (Humas Bakamla RI)--- Delegasi Sekretariat Keamanan Nasional Jepang (Japans National Security Secretariat/Japans NSS) melaksanakan kunjungan kerja di Markas Komando Badan Keamanan Laut RI, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(10/12/2018).
Kunjungan yang dipimpin oleh Cabinet Counsellor NSS Kentaro Fujimoto tersebut diterima oleh Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Nursyawal Embun, Direktur Kebijakan Laksma Bakamla I.G.N.A. Endrawan, S.H., M.H. dan Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Laut Kolonel Bakamla Imam Hidayat, S.E.
Adapun kedatangan Mr. Fujimoto didampingi oleh Deputy Counsellor NSS Hideomi Tambo, serta Yosuke Noda dan Miki Nakata dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Laksma Bakamla Nursyawal Embun menyampaikan tentang tugas pokok dan fungsi Bakamla RI. Ditegaskannya bahwa Bakamla adalah Single Agency Multi task yang memiliki perangkat Surveillance System untuk memantau seluruh perairan Indonesia.
Menanggapi hal itu Mr. Fujimoto mengemukakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, Perdana Menteri Jepang telah membentuk Japans NSS dimana tugasnya adalah mensinergikan beberapa penegak hukum dilaut dan juga membuat kebijakan tentang keamanan dilaut. Menurutnya, tupoksi NSS sama dengan tupoksi Bakamla RI. Hal itulah, katanya, yang mendasari kunjungan ini dalam rangka menjajaki kerjasama NSS dengan Bakamla.
Dibeberkannya pula tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Jepang terkait keamanan perbatasan laut khususnya di Laut Sulu dan Laut Cina Selatan (LCS). Menurutnya terdapat lebih dari 2000 kapal Niaga Jepang melintas di laut-laut tersebut.
National Security Secretariat, ujarnya, memiliki tugas untuk melaksanakan sinergi dan koordinasi antar instansi dalam Pemerintah Jepang serta memberikan saran masukan kepada Perdana Menteri tentang Kebijakan Pemerintah Jepang terkait dengan keamanan nasional Jepang.
Dari pertemuan kedua pihak tersebut menghasilkan usulan kerjasama dalam bentuk latihan bersama antara Bakamla RI dengan Japan Coast Guard dan dilakukannya kerjasama dibidang pertukaran informasi terkait keamanan di Laut Sulu dan kapal-kapal Jepang yang berlayar di perairan Indonesia. Selain masalah keamanan di Laut Sulu dan LCS, hal yg menjadi perhatian Pemerintah Jepang adalah masalah terkait IUU Fishing, perdagangan gelap narkoba melalui laut, dan sebagainya.
Disampaikannya pula tentang rencana kunjungan Japans NSS ke Malaysia dan Philipina untuk membicarakan hal yang sama.
Jakarta, 10 Desember 2018 (Humas Bakamla RI)--- Delegasi Sekretariat Keamanan Nasional Jepang (Japans National Security Secretariat/Japans NSS) melaksanakan kunjungan kerja di Markas Komando Badan Keamanan Laut RI, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(10/12/2018).
Kunjungan yang dipimpin oleh Cabinet Counsellor NSS Kentaro Fujimoto tersebut diterima oleh Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Nursyawal Embun, Direktur Kebijakan Laksma Bakamla I.G.N.A. Endrawan, S.H., M.H. dan Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Laut Kolonel Bakamla Imam Hidayat, S.E.
Adapun kedatangan Mr. Fujimoto didampingi oleh Deputy Counsellor NSS Hideomi Tambo, serta Yosuke Noda dan Miki Nakata dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Laksma Bakamla Nursyawal Embun menyampaikan tentang tugas pokok dan fungsi Bakamla RI. Ditegaskannya bahwa Bakamla adalah Single Agency Multi task yang memiliki perangkat Surveillance System untuk memantau seluruh perairan Indonesia.
Menanggapi hal itu Mr. Fujimoto mengemukakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, Perdana Menteri Jepang telah membentuk Japans NSS dimana tugasnya adalah mensinergikan beberapa penegak hukum dilaut dan juga membuat kebijakan tentang keamanan dilaut. Menurutnya, tupoksi NSS sama dengan tupoksi Bakamla RI. Hal itulah, katanya, yang mendasari kunjungan ini dalam rangka menjajaki kerjasama NSS dengan Bakamla.
Dibeberkannya pula tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Jepang terkait keamanan perbatasan laut khususnya di Laut Sulu dan Laut Cina Selatan (LCS). Menurutnya terdapat lebih dari 2000 kapal Niaga Jepang melintas di laut-laut tersebut.
National Security Secretariat, ujarnya, memiliki tugas untuk melaksanakan sinergi dan koordinasi antar instansi dalam Pemerintah Jepang serta memberikan saran masukan kepada Perdana Menteri tentang Kebijakan Pemerintah Jepang terkait dengan keamanan nasional Jepang.
Dari pertemuan kedua pihak tersebut menghasilkan usulan kerjasama dalam bentuk latihan bersama antara Bakamla RI dengan Japan Coast Guard dan dilakukannya kerjasama dibidang pertukaran informasi terkait keamanan di Laut Sulu dan kapal-kapal Jepang yang berlayar di perairan Indonesia. Selain masalah keamanan di Laut Sulu dan LCS, hal yg menjadi perhatian Pemerintah Jepang adalah masalah terkait IUU Fishing, perdagangan gelap narkoba melalui laut, dan sebagainya.
Disampaikannya pula tentang rencana kunjungan Japans NSS ke Malaysia dan Philipina untuk membicarakan hal yang sama.
